Tribunnews.com
PILPRES 2019 - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur tidak memberi izin kegiatan Deklarasi 2019 Ganti Presiden yang rencananya digelar di Surabaya pada hari Minggu (26/8) mendatang.
"Polda Jatim tidak mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) karena memang tidak ada surat pemberitahuan yang masuk ke kami," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera seperti dilansir Antara, Jumat (24/8).
Dia mengatakan kalaupun kegiatannya di lapangan nanti aksi itu tetap digelar, Polda Jatim akan mempertanyakan terkait izin penyampaian pendapat di muka umum.
"Apalagi di hari libur itu kan tidak boleh menyatakan pendapat di muka umum. Kami pasti tidak mengeluarkan STTP untuk rencana aksi itu," ujarnya.
Kendati demikian, Polda Jatim belum menegaskan akan membubarkan aksi tersebut jika tetap digelar. Menurut Barung, pihaknya akan melihat dulu eskalasi yang terjadi di lapangan.
Mengenai hal tersebut banyak yang memberikan tanggapan salah satunya adalah wakil ketua DPR RI, Fadli Zon dan calon wakil presiden Sandiaga Uno.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, memberikan tanggapan terkait adanya larangan deklarasi '2019 Ganti Presiden' oleh Polda Jawa Timur (Jatim).
Dilansir TribunWow.com dari akun Twitter Fadli zon, @fadlizon, dirinya menyebut jika ada larangan deklarasi tersebut artinya telah menentang hak warga negara yang telah dijamin dalam konstitusi.
Tidak boleh ada pelarangan deklarasi semacam ini dalam demokrasi.
"Melarang deklarasi tsb artinya menentang hak warga negara yg dijamin konstitusi. Tak boleh ada pelarangan deklarasi smcm ini dlm demokrasi!" tulis akun @fadlizon pada Sabtu (25/8/2018).
Selain Fadli Zon Sandiaga Uno juga menanggapi ditolaknya deklarasi 2019 ganti presiden oleh Polda Jatim.
"Tentunya kebebasan kita untuk berkumpul, berserikat dalam koridor hukum sudah dijamin dalam undang-undang," kata Sandiaga di Kinanti Building, Jalan Epicentrum Tengah, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Sabtu (25/8/2018).
Sandiaga berharap acara Deklarasi 2019 Ganti Presiden diberikan ruang. Menurut dia, semua pihak bebas mengungkapkan pendapat.
"Tentunya kita berharap demokrasi kita menghasilkan demokrasi yang memberikan ruang kepada semua pihak untuk mengungapkan pendapatnya, selama masih dalam koridor itu," ujar Sandi.
Itulah Tanggapan Fadli Zon dan Sandiaga Uno setelah deklarasi 2019 ganti presiden ditolak Polda Jatim.
Setujukah kalian Jika Deklarasi tersebut ditolak dan siapakah yang cocok untuk memimpin Indonesia di tahun 2019, tulis dikomentar.
Jangan lupa like komen dan ikuti
Sumber: Tribunnews.com
