JAKARTA - Reklamasi Teluk Jakarta yang tengah dimoratorium pemerintah menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil.
Ketua Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yahya Abdurrahman mengatakan proyek reklamasi teluk Jakarta malah menunjukkan tunduknya pemerintah kepada konglomerat yang ingin mengeruk keuntungan sebanyak mungkin.
Reklamasi, lanjut Yahya justru memerhatikan dampak yang merugikan masyarakat kecil khususnya nelayan yang bermukim di sana. "Reklamasi tidak berpihak pada rakyat. Ini membuktikan betapa kuatnya hubungan penguasa dengan pengusaha. Tidak berorientasi kepada kepentingan rakyat tapi kepentingan bisnis," kata Yahya dalam diskusi dengan tema 'Reklamasi: Untuk China?' di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/5/2016).
Menurut Yahya terdapat beberapa alasan para pengusaha properti yang memilih reklamasi sebagai langkah awal membuat kawasan bisnis, salah satunya adalah murahnya harga jual tanah dan tak berurusan dengan penguasa tanah yang biasanya memiliki banyak preman.
"Jelas mereka memilih reklamasi karena mereka tidak akan berhadapan dengan preman-preman penguasa tanah tidak berurusan dengan rumitnya administrasi. Reklamasi cara mudah untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya," bebernya.
Jakarta, lanjut Yahya masih memiliki banyak daratan yang bisa dialihfungsikan untuk membangun pemukiman, sehingga langkah mereklamasi Teluk Jakarta dinilainua kurang tepat. "Kalau bilang Jakarta enggak ada tanah salah, kenapa memilih reklamasi, kalau mereka mau buat pemukiman kenapa dibuat harga mahal," pungkasnya.
Sumber: okezone.com
