 |
| Korban untuk Keadilan (JSKK) melakukan aksi Kamisan di Silang Monas, Jakarta, Kamis, 19 Oktober 2017. Aksi yang mengangkat tema tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo tersebut meminta presiden kembali pada amanat reformasi dan menjalankan ketetapan MPR No.X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi.* |
POLITIK - Menginjak tahun ketiga pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, isu populisme menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Presiden ketujuh itu.
Dalam diskusi Tiga Tahun Jokowi-JK yang digelar di DPR RI, Jumat, 20 Oktober 2017, politisi PDIP Andreas Hugo Pareira menyebut isu populisme ini merupakan serangan dari lawan politik Presiden untuk membangun ketidaksukaan pada elit.
Menurut Hugo, isu ini dibangun karena tidak ada lagi jalan untuk mencari kesalahan pemerintah. Oleh karena itu serangannya bisa macam-macam tetapi intinya adalah melawan elit dengan jagoan-jagoan politik yang populis.
“Yang penting adalah bagaimana membangun suasana ketidaksukaan terhadap elit, Nah inilah yang saya kira lebih dominan muncul di dalam isu-isu publik sebagai antitesa terhadap pembangunan pemerintahan Jokowi yang berjalan,” kata Hugo.
Hugo menyebut isu populisme memang bukan tantangan riil yang harus dihadapi Jokowi. Tetapi politik adalah masalah persepsi sehingga elit tetap harus berhati-hati dengan isu seperti ini.
“Isu yang diangkat bisa jadi tidak faktual, contohnya yang menyangkut isu PKI dan kemudian di hubungkan dengan Presiden. Saya kira tantangan yang terberat yang dihadapi pemerintahan Jokowi adalah bagaimana harus mengelola dan memperhatikan isu-isu meskipun ini tidak faktual, imajiner tetapi ini yang berkembang di masyarakat,” ucap dia.
Hugo tak menyebut siapa orang di balik pembangunan isu-isu ini. Namun hal tersebut bisa dinilai dari tren politik dengan munculnya figur-figur yang menjadi antitesa pemerintah.
“Mereka kemudian meraih popularitas dan mungkin sekarang masih kecil tetapi itu bisa membesar,” ucapnya.
Evaluasi pemerintahan Jokowi
Sementara itu Wakil Ketua DPR RI yang juga politisi Gerindra, Fadli Zon menyebut ada beberapa evaluasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah saat ini. Di antaranya keterbatasan anggaran untuk menutupi ekspansi belanja infrastruktur yang luar biasa hingga kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat seperti mencabut subsidi rumah tangga, BBM, listrik, pupuk dan lain-lain.
“Kemudian memukul konsumsi dan daya beli masyarakat yang juga pada akhirnya memperlambat laju perekonomian. Adapula akselerasi utang sehingga defisit kita termasuk yang tertinggi dan juga hutang kita mencapai rekor yang tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia, dengan angka mencapai 4000.000 triliun kurang lebih,” ucap Fadli.
Dia pun menilai masih banyak janji Jokowi yang belum terpenuhi hingga tiga tahun masa kepemimpinannya. Fadli mengupas beberapa sektor mulai dari ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan lain-lain yang dia anggap belum menunjukkan perbaikan.
“Jelas dalam tiga tahun ini kita melihat bahwa apa yang dijanjikan mungkin perlu evaluasi termasuk proyek-proyek infrastruktur yang memakan biaya yang cukup besar, padat modal tetapi tidak mempunyai implikasi langsung kepada Kesejahteraan Rakyat,” ucapnya.***
Sumber Berita
