JAKARTA - Terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta yang membuat Pasar Ikan, Penjaringan tergusur, Direktur Indonesia Rosources Studies Marwan Batubara menilai keberadaan mega proyek tersebut membuat Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak mampu melawan desakan para pengembang.
"Pemerintah bilang lewat menteri-menteri itu moratorium, di sisi lain sebetulnya proyek masih berlanjut. Ada kemunafikan yang ditunjukkan oleh Presiden," ujar Marwan dalam diskusi "Reklamasi untuk China" di Gedung Joeang, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (18/5/2016).
Menurutnya moratorium hanya suara menteri saja tanpa eksekusi.
"Kebijakan yang dibuat lebih menguntungkan pengembang, sekarang apa yang sudah dinyatakan Jokowi? Bicara soal moratorium justru pak Rizal Ramli, Siti Nurbaya atau Bu Susi. Mereka kan bersuara, lalu mana eksekusi dilapangan? Ini tentara saja mengawal proses penggusuran," ujarnya.
Menurutnya, Jokowi memiliki utang budi kepada para pengembang yang telah membiayai dirinya di Pemilihan Presiden 2014 lalu.
"Untuk reklamasi ada 13 pulau dan ada 17 yang akan dibangun. Semua pengembang sudah kontribusi untuk Jokowi agar terpilih. Jadi Jokowi punya hutang budi, sehingga Presiden sampai Menteri yang terkait, sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang benar mana yang salah," jelasnya.
Ia menambahkan reklamasi hanya milik satu tujuan yaitu kepentingan bisnis.
Sumber: TRIBUNNEWS.COM
