 |
| Pemerintah terbitkan surat utang negara. (ilustrasi/aktual.com) |
EKONOMI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berulangkali menegaskan akan terus menggenjot dan meningkatkan anggaran belanja untuk pembangunan sektor infrastruktur. Menurut Jokowi, pemerintah harus menyediakan sarana yang mampu mengangkat daya saing Indonesia untuk berkompetisi dengan negara lain di dunia.
Bahkan pada saat menghadiri sertifikasi tenaga kerja konstruksi serentak di Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (19/10), Jokowi kembali menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi kunci untuk memenangkan era persaingan global.
“Jangan bermimpi kita bisa bersaing dengan negara-negara lain, bisa berkompetisi dengan negara-negara lain dan memenangkannya kalau infrastruktur kita tertinggal,” kata Jokowi.
“Baru sekarang ini kita bangun bangun (infrastruktur) terus kan. Itu untuk mengejar ketertinggalan,” tambah dia.
Mengamati hal ini, Ekonom Indonesia Faisal Basri merasa prihatin akan kemampuan keuangan negara. Diketahui anggaran infrastruktur meningkat signifikan yakni dari Rp177 triliun pada tahun 2014, menjadi Rp 401 triliun pada tahun 2017.
Penggaran infrastruktur ini tidak hanya memangkas alokasi belanja lain dan mencabut subsidi terhadap rakyat, namun pemerintah juga meningkatkan utang dan melakukan penugasan kepada BUMN hingga keuangan BUMN menjadi hancur.
Karenanya menurut Faisal, pembangunan infrastruktur harus diimbangi dengan kemapuan keuangan negara agar Indonesia tidak terjerat krisis.
“Saya setuju pak Jokowi bilang pembangunan infrastruktur kita terlambat, maka pembangunan harus ambisius, tapi semua ini harus ditopang oleh daya dukung pembiayaannya. Jangan ugal-ugalan seperti anak muda ngetrek motor. Bahaya sekali,” kata Faisal di Jakarta, Kamis (19/10).
Sumber Berita