 |
| Suasana pameran komputer (dok.timlo.net/setyo pujis) |
Solo — Asosiasi Pengusaha Komputer kota Solo mengeluhkan kebijakan pemerintah yang membuat sistem E-Katalog di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (LKPP). Pasalnya, kebijakan itu dianggap akan mematikan pelaku usaha kecil di daerah yang saat ini belum terdaftar.
“Sistem itu cukup menyulitkan pengusaha lokal. Karena syarat yang harus dipenuhi untuk bisa terdaftar dalam e-katalog LKPP itu berbelit-belit dan cenderung cukup susah, ” ujar Ketua Apkom Solo, Yusuf Yudistira kepada wartawan, Rabu (11/10).
Bahkan diakuinya, ada beberapa anggotanya yang sudah mencoba mendaftarkan diri sejak sembilan bulan lalu namun sampai sekarang belum juga bisa berhasil, padahal semua syarat sudah coba dipenuhi. Akibat sulitnya proses tersebut, menurutnya jumlah perusahaan yang terdaftar dalam sistem itu sangat terbatas, sehingga membuat persaingan menjadi tidak sehat. Karena hanya didominasi segelintir perusahaan.
“Karena kebijakannya mengharuskan terdaftar di e-katalog LKPP, sehingga pelaku usaha lokal yang belum terdaftar sekarang kesulitan untuk menggarap proyek pemerintah. Padahal proyek pengadaan barang dari pemerintah selama ini cukup diandalkan, sebagai penopang pendapatan pelaku usaha lokal selain dari ritel,” jelasnya.
Sementara itu, jika harus menginduk dengan perusahaan yang sudah terdaftar tersebut, lanjut Yusuf, dianggap bukan solusi. Pasalnya pembagian keuntungan dengan perusahaan induk itu terlalu besar, karena harus shareprofit sekitar 50 persen.
“Karena itu kita berharap pemerintah bisa melakukan revisi. Agar kebijakan yang diterapkan bukan malah mematikan, melainkan harus bisa ikut mengembangkan potensi ekonomi di daerah, “tandasnya.
Sumber Berita