 |
| Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji |
JAKARTA – Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) angkat bicara soal niatan DPRD DKI Jakarta yang akan membentuk Panitia Khusus (Pansus).
DPRD DKI Jakarta menilai pemindahan depo Mass Rapid Transit (MRT) di Kampung Bandan, Jakarta Utara ke Ancol Timur, Jakarta Utara, tidak masuk akal.
Wakil Ketua DPRD Mohamad Taufik mengatakan, pihaknya akan menggulirkan pansus terkait perpindahan depo MRT tersebut.
"Kalau sekarang anggota dewan (DPRD DKI) yang menghalangi itu, kamu mau bangun Jakarta apa mau ngerjain gue (saya)?" kata Ahok kepada wartawan di mal kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/3/2017).
Baca: Ahok-Djarot Ubah Strategi Kampanye di Putaran Dua Pilkada DKI
Ahok menjelaskan, tidak ada pilihan lain untuk pembuatan depo MRT fase 2 selain memindahkan ke Ancol Timur.
Hal tersebut karena tanah PT KAI yang ingin dijadikan depo MRT disebutnya bermasalah.
"Kalau kamu nggak setuju, mau pasang dimana (depo MRT-nya). Kalau di Kampung Bandan, lahan punya PT KAI nggak beres bagaimana. Dia (PT KAI) kerjasama dengan swasta bagaimana," kata Ahok.
Sebelumnya, niatan DPRD DKI membentuk pansus karena PT KAI tidak jadi memberikan tanah milik mereka di Kampung Bandan menjadi stasiun dan depo MRT.
"Kami akan buat pansus. Kenapa buat pansus? Karena, ini kan mengubah desain," kata Taufik usai Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab), Pendanaan Proyek MRT Jakarta Fase I dan II, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/3/2017).
"Pertanyaannya sederhana. Dulu, bagaimana bikin desainnya? Masa sembarang. Tiba-tiba dari Kampung Bandan terus diperpanjang lagi ke Ancol Timur," tambahnya.
Dengan alasan, Kampung Bandan tidak ada lahan menurut Taufik hal tersebut tidak rasional.
"Ketika membuat kajian kan, yang di butuhkan lahan Kampung Bandan pasti terkaji dong. Ini besar lho tambahan biayanya sebesar Rp 11 triliun lebih dan ditanggung APBD DKI," katanya.
Pansus akan terdiri dari beberapa fraksi, ditargetkan akan terbentuk pekan ini.
Sejumlah fraksi akan mengirimkan nama-nama untuk menjadi tim pansus.
"Saya nggak yakin dengan pemindahan ini karena kan sudah ada kajiannya. Ini nggak masuk akal. Waktu kajian pertama KAI (PT Kereta Api Indonesia) menyetujui nggak? Saya minta KAI dihadirkan," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan sampai saat ini alasannya tidak ada lain kecuali di Kampung Bandan memang tidak ada tanah yang dibutuhkan yaitu seluas enam hektar.
"Pempov DKI juga menerima surat dari KAI 18 Juni 2016 lalu bahwa di atas tanah yang sudah dikaji ternyata KAI sudah lakukan kerjasama dengan tiga pihak atas lokasi tanah tersebut," katanya.
Sementara itu, Direktur Utama PT MRT Jakarta, William P Sabandar, mengatakan bahwa pihaknya akan menelusuri masalah lahan KAI tersebut. Pasalnya, ia baru saja menjabat sebagai Dirut MRT.
"Nanti coba saya cek dulu mengenai lahan KAI tersebut, dan kajiannya," katanya.
Seperti diketahui, sebelumnya MRT membuat trayek Fase II dari Bundaran HI-Kampung Bandan.
Namun, kini diubah menjadi Bundaran HI-Ancol Timur.
Jumlah stasiun 12 buah dengan panjang jalur kurang lebih 14,6 kilometer.