Jakarta - Dua pekan ditinggal Basuki Tjahaja Purnama mengikuti cuti masa kampanye, satu persatu persoalan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai terkuak. Muara persoalan tersebut, terkait hubungan sang Gubernur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta yang semakin dingin layaknya gunung es.
Gubernur non-aktif yang akrab disapa Ahok itu, selama ini diketahui tak memiliki hubungan baik dengan DPRD. Akibatnya, kebijakan yang membutuhkan persetujuan wakil rakyat semakin menumpuk yang terhambat.
Padahal, hubungan legislatif dan eksekutif ibarat suami-istri. Setiap keputusan yang diambil harus diketahui dan disetujui kedua belah pihak demi kelangsungan rumah tangga itu sendiri.
Akan tetapi, sebelum cuti, 14 proyek Pemerintah Provinsi yang bakal menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 sudah dilelang duluan tanpa sepengetahuan DPRD.
Satu diantara proyek itu bahkan sudah menghasilkan pemenang. Proyek itu terdiri dari pembangunan rumah susun, rumah sakit, sekolah, dan ruang publik terpadu ramah anak.
"Saya bilang ini cara-cara nakal. Saya mau tahu maksudnya apa. Main menangkan lelang, dibahas aja belum," geram Wakil Ketua DPRD Mohammad Taufik, dikutip Sabtu (12/11).
Sementara, Ahok beralasan lelang harus segera dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan. Menurut Ahok, jika lelang tak cepat dieksekusi maka proyek tersebut terancam batal.
“Pemerintah sedang mempersiapkan pembangunan rumah susun yang cepat. Kalau terlambat lelang bisa baru selesai 2 tahun," tutur Ahok.
Pasalnya, proyek yang bisa dianggarkan dalam APBD 2017 hanya proyek yang berjangka waktu satu tahun. Lantaran masa jabatan Ahok hanya tersisa satu tahun.
Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam peraturan itu disebut masa kontrak tidak boleh melebihi masa jabatan gubernur.
Ahok justru mengalihkan persoalan lelang ini kepada anak buahnya Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta Blessmiyanda.
"Tanya Pak Bless saja. Kan dia yang putusin, bukan saya kan?,” tutur Ahok di sela kampanye.
Blessmiyanda sendiri menjelaskan lelang yang dilakukan institusinya berpegangan pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada Pasal 73 Ayat 2 menyatakan, lelang mendahului Rencana Umum Pengadaan APBD dapat dilakukan untuk kondisi tertentu.
Blessmiyda menyebut jika nantinya proyek itu tidak disetujui DPRD karena kondisi anggaran tidak tersedia, maka penyedia atau pemenang lelang tidak dapat menuntut ganti rugi dan proyek dibatalkan.
Benahi Hubungan
Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengaku harus bekerja keras membenahi hubungan Ahok dan legislatif. Soni, sapaan pria tersebut langsung menemui anggota DPRD untuk menjalin silahturahmi di awal masa jabatannya menggantikan Ahok.
"Saya melihat dari awal suasana ketegangan eksekutif-legislatif ini ada," ujar Soni.
Dalam pertemuan pertama itu, selain berkenalan, Soni meminta penjelasan permasalahan yang tengah dihadapi, termasuk soal lelang.
Soni akhirnya memutuskan agar proyek lelang itu dihentikan sementara sampai dokumen awal APBD yakni Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) disetujui DPRD.
Soni menilai lelang yang dilakukan Ahok itu salah secara prosedur. Dia juga menyebut alasan penghentian itu untuk menghormati DPRD.
"Ditunda dulu untuk menjaga suasana antara kamar satu dan kamar sebelahnya. Semata-mata untuk menghormati DPRD," kata Soni.
Soni pun semakin sering mengunjungi DPRD. Sejak menjabat 28 Oktober, tercatat Soni sudah menemui pimpinan DPRD tiga kali. Satu hal yang jarang dilakukan Ahok.
Selain membahas soal lelang, Soni meminta DPRD untuk mempercepat pembahasan peraturan daerah APBD Perubahan. APBDP itu sudah disetujui oleh Kemendagri namun belum disahkan DPRD.
Padahal, dana itu dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan, seperti membeli alat berat dan uang kompensasi untuk keperluan TPST Bantargebang yang menunggak.
Usaha Soni mendekatkan diri ke DPRD berbuah hasil. Anggota dewan menilai Soni berhasil menyejukkan keadaan.
Wakil Ketua DPRD Mohammad Taufik mengapresiasi cara Soni yang komunikatif, taat aturan dan berbeda dibanding Ahok. "Semua fraksi merasa dimanusiakan," kata Taufik.
Soni menilai permasalahan dan keterlambatan perda itu, ditenggarai karena komunikasi Ahok yang kurang baik.
"Saya kira Pak Ahok orang yang bagus, cerdas, pintar, kerjanya keras. Dalam konteks komunikasi politik saja yang terus terang agak kurang. Sehingga kalau ini bagus, top sebagai pemimpin," tutur Soni.
Soni yakin pembahasan APBD 2017 akan selesai sebelum 30 Desember dan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk 14 proyek lelang dini dapat berjalan tepat waktu. (gen)
Sumber Berita
